DKI Jakarta Butuh Pemimpin Berakhlak
Mengawali
karier menjadi seorang pebisnis yang kemudian terjun kedalam dunia politik,
Ahok dikenal sebagai politikus yang bersih dalam bertugas. Perjalanan
politiknya dimulai sejak tahun 2003, ketika itu beliau bergabung dengan Partai
Perhimpunan Indonesia Baru dan setahun kemudian Ahok pun terpilih menjadi
anggota DPRD kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Tidak berhenti disitu,
pada tahun 2005 Ahok terpilih menjadi bupati Belitung Timur periode 2005-2010.
Berkat kesuksesan dalam memimpin Belitung Timur, banyak masyarakat yang mendorong
Ahok untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Belitung pada tahun 2007. Namun,
beliau gagal menjadi Gubernur dalam pemilihan gubernur saat itu.
Ahok juga pernah menjabat sebagai anggota DPR komisi II pada tahun 2009. Saat duduk di kursi legeslatif beliau sempat menerapkan standard baru bagi anggota DPR dalam anti-korupsi, transparansi, dan profesionalisme. Hingga pada 2012, pasangan Jokowi-Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Perjalananya menjadi seorang wakil gubernur bisa dibilang hanya seumur jagung. Pada November 2014, Presiden Jokowi resmi melantik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikanya yang juga resmi menjadi Presiden Indonesia.
Kini tercatat sudah sekitar dua tahun Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, banyak hal yang menjadi sorotan publik mulai dari kebijakan hingga cara kepemimpinan. Tentu setiap masa kepemimpinan seseorang masing-masing pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sebagaimana kinerja Ahok selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh Ahok yang tidak jarang menjadi hal yang kontroversial dalam realisasinya. Diantaranya adalah program relokasi kampung kumuh di tanah milik publik seperti Kalijodo, Luar Batang, Rawajati, Kampung Pulo, dan Bukit Duri.
Program relokasi merupakan program yang solutif untuk perbaikan Jakarta, sudah seharusnya hal ini diberlakukan. Tidak hanya demi kepentingan daerah, tapi juga kepentingan seluruh masyarakat Jakarta. Mungkin kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang menindas rakyat kecil karena dengan semena-mena menggusur tempat tinggal mereka. Namun, jika tidak segera direlokasi maka akan menjadi semakin serba salah. Sebab bila kawasan kumuh tidak segera ditertibkan, maka masalah banjir tidak akan terseleseikan. Hal ini akan berdampak kepada seluruh daerah di Jakarta. Selain itu, berdirinya kawasan kumuh juga telah melanggar peraturan daerah sehingga tidak boleh terus menerus dibiarkan.
Kebijakan yang diusung Ahok ini tidak semata-mata ingin menyingkirkan masyarakat kecil di Jakarta. Namun untuk mengembalikan fungsi suatu wilayah sesuai dengan keberadaanya. Sebagai Gubernur pencetus kebijakan ini Ahok tidak sekedar merelokasi, tapi juga memberikan ganti kepada masyarakat yang tempat tinggalnya telah direlokasi dengan ribuan rusun yang jauh lebih layak huni sebagai tempat tinggal baru mereka. Fasilitas-fasilitas tambahan pun juga diberikan seperti layanan kesehatan yang siap siaga selama 24 jam, kemudahan penggunaan transportasi umum dan lain sebagainya.
Disisi lain, masih banyak warga yang belum bisa menerima kebijakan ini meskipun telah diberi penjelasan sedemikian rupa dari pemerintah. Hal ini merupakan suatu celah yang dapat membuktikan bahwa pemerintahan Ahok masih belum memiliki komunikasi yang baik untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakanya. Karena masyarakat Jakarta terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, maka cara berkomunikasi yang digunakan kepada masyarakat pun tidak bisa sama dipukul rata dan perlu adanya strategi-strategi komunikasi yang sesuai agar masyarakat dapat mengerti dan akhirnya menerima kebijakan-kebijakan tersebut.
Selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ahok dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan tempramental. Memang beliau adalah pemimpin yang tegas, namun cara berkomunikasi yang salah menjadikan banyak warga belum bisa menerima kebijakan yang Ia terapkan. Gaya kepemimpinan yang begitu emosional bahkan tidak segan untuk meledak-ledakkan amarahnya di depan banyak orang, memunculkan asumsi dikalangan masyarakat bahwa Ahok adalah pemimpin yang tidak bisa menahan emosinya. Sedangkan seorang pemimpin yang bijaksana adalah yang mampu menempatkan emosi seusai pada tempatnya. Ahok dianggap kurang dalam Kemampuan mengendalikan dirinya. Sehingga arus komunikasi ke bawah tidak berjalan dengan efektif.
Tidak hanya emosi yang dapat terpancing dengan mudah, bahkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak keluar dari mulut orang-orang berpendidikan tidak segan Ahok lontarkan. Tidak ada rasa enggan untuk menahan, didepan publik pun Ia keluarkan. Kritik sana-sini sudah kerap Ahok terima, namun Ia tetap bersikeras mempertahankan karakternya.
Kepada masyarakat biasa pun Ahok juga bersikap sama, bukankah hal ini merupakan kecacatan komunikasi vertikal jika dilakukan oleh seorang pemimpin kepada masyarakat yang dipimpinya? Komunikasi politik akan berjalan tidak semestinya. Rakyat akan lebih cenderung merasa takut dan tertekan kepada pemimpin daripada merasa segan dan menghormatinya. Ini dapat dikatakan sebagai kemunduran keadaan sosial masyarakat terhadap pemerintah. Memang benar Ahok bersih dan tidak sekedar umbar janji. Namun, apakah tidak bisa memberikan kepemimpinan yang bisa membuat semua warga merasa lebih nyaman.
Seorang pemimpin boleh memiliki sikap tegas, namun Ia tidak seharusnya menunjukkan bagaimana kerasnya Ia di depan umum. Tegas tidak identik dengan perkataan kasar kan? Dewasa ini, DKI Jakarta dengan segala kekompleksanya memang membutuhkan pemimpin yang tegas. Beragamnya latar belakang masyarakatnya memang menjadikan ‘PR’ tersendiri bagi pemimpinya. Tidak hanya pemimpin yang tegas, DKI Jakarta juga membutuhkan pemimpin yang berakhlaq. Tidak bisakah Ahok memperbaiki karakter demi rakyatnya? Bukankah akan lebih sempurna jika Jakarta dipimpin dengan ketegasan Ahok dan tambahan-tambahan akhlaq baiknya? Masyarakat tidak menantang, hanya menyindir bahwa masyarakat sedang dalam keadaan krisis pemimpin yang berakhlak sebagai role model hidupnya.
Ahok juga pernah menjabat sebagai anggota DPR komisi II pada tahun 2009. Saat duduk di kursi legeslatif beliau sempat menerapkan standard baru bagi anggota DPR dalam anti-korupsi, transparansi, dan profesionalisme. Hingga pada 2012, pasangan Jokowi-Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Perjalananya menjadi seorang wakil gubernur bisa dibilang hanya seumur jagung. Pada November 2014, Presiden Jokowi resmi melantik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikanya yang juga resmi menjadi Presiden Indonesia.
Kini tercatat sudah sekitar dua tahun Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, banyak hal yang menjadi sorotan publik mulai dari kebijakan hingga cara kepemimpinan. Tentu setiap masa kepemimpinan seseorang masing-masing pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sebagaimana kinerja Ahok selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh Ahok yang tidak jarang menjadi hal yang kontroversial dalam realisasinya. Diantaranya adalah program relokasi kampung kumuh di tanah milik publik seperti Kalijodo, Luar Batang, Rawajati, Kampung Pulo, dan Bukit Duri.
Program relokasi merupakan program yang solutif untuk perbaikan Jakarta, sudah seharusnya hal ini diberlakukan. Tidak hanya demi kepentingan daerah, tapi juga kepentingan seluruh masyarakat Jakarta. Mungkin kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang menindas rakyat kecil karena dengan semena-mena menggusur tempat tinggal mereka. Namun, jika tidak segera direlokasi maka akan menjadi semakin serba salah. Sebab bila kawasan kumuh tidak segera ditertibkan, maka masalah banjir tidak akan terseleseikan. Hal ini akan berdampak kepada seluruh daerah di Jakarta. Selain itu, berdirinya kawasan kumuh juga telah melanggar peraturan daerah sehingga tidak boleh terus menerus dibiarkan.
Kebijakan yang diusung Ahok ini tidak semata-mata ingin menyingkirkan masyarakat kecil di Jakarta. Namun untuk mengembalikan fungsi suatu wilayah sesuai dengan keberadaanya. Sebagai Gubernur pencetus kebijakan ini Ahok tidak sekedar merelokasi, tapi juga memberikan ganti kepada masyarakat yang tempat tinggalnya telah direlokasi dengan ribuan rusun yang jauh lebih layak huni sebagai tempat tinggal baru mereka. Fasilitas-fasilitas tambahan pun juga diberikan seperti layanan kesehatan yang siap siaga selama 24 jam, kemudahan penggunaan transportasi umum dan lain sebagainya.
Disisi lain, masih banyak warga yang belum bisa menerima kebijakan ini meskipun telah diberi penjelasan sedemikian rupa dari pemerintah. Hal ini merupakan suatu celah yang dapat membuktikan bahwa pemerintahan Ahok masih belum memiliki komunikasi yang baik untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakanya. Karena masyarakat Jakarta terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, maka cara berkomunikasi yang digunakan kepada masyarakat pun tidak bisa sama dipukul rata dan perlu adanya strategi-strategi komunikasi yang sesuai agar masyarakat dapat mengerti dan akhirnya menerima kebijakan-kebijakan tersebut.
Selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ahok dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan tempramental. Memang beliau adalah pemimpin yang tegas, namun cara berkomunikasi yang salah menjadikan banyak warga belum bisa menerima kebijakan yang Ia terapkan. Gaya kepemimpinan yang begitu emosional bahkan tidak segan untuk meledak-ledakkan amarahnya di depan banyak orang, memunculkan asumsi dikalangan masyarakat bahwa Ahok adalah pemimpin yang tidak bisa menahan emosinya. Sedangkan seorang pemimpin yang bijaksana adalah yang mampu menempatkan emosi seusai pada tempatnya. Ahok dianggap kurang dalam Kemampuan mengendalikan dirinya. Sehingga arus komunikasi ke bawah tidak berjalan dengan efektif.
Tidak hanya emosi yang dapat terpancing dengan mudah, bahkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak keluar dari mulut orang-orang berpendidikan tidak segan Ahok lontarkan. Tidak ada rasa enggan untuk menahan, didepan publik pun Ia keluarkan. Kritik sana-sini sudah kerap Ahok terima, namun Ia tetap bersikeras mempertahankan karakternya.
Kepada masyarakat biasa pun Ahok juga bersikap sama, bukankah hal ini merupakan kecacatan komunikasi vertikal jika dilakukan oleh seorang pemimpin kepada masyarakat yang dipimpinya? Komunikasi politik akan berjalan tidak semestinya. Rakyat akan lebih cenderung merasa takut dan tertekan kepada pemimpin daripada merasa segan dan menghormatinya. Ini dapat dikatakan sebagai kemunduran keadaan sosial masyarakat terhadap pemerintah. Memang benar Ahok bersih dan tidak sekedar umbar janji. Namun, apakah tidak bisa memberikan kepemimpinan yang bisa membuat semua warga merasa lebih nyaman.
Seorang pemimpin boleh memiliki sikap tegas, namun Ia tidak seharusnya menunjukkan bagaimana kerasnya Ia di depan umum. Tegas tidak identik dengan perkataan kasar kan? Dewasa ini, DKI Jakarta dengan segala kekompleksanya memang membutuhkan pemimpin yang tegas. Beragamnya latar belakang masyarakatnya memang menjadikan ‘PR’ tersendiri bagi pemimpinya. Tidak hanya pemimpin yang tegas, DKI Jakarta juga membutuhkan pemimpin yang berakhlaq. Tidak bisakah Ahok memperbaiki karakter demi rakyatnya? Bukankah akan lebih sempurna jika Jakarta dipimpin dengan ketegasan Ahok dan tambahan-tambahan akhlaq baiknya? Masyarakat tidak menantang, hanya menyindir bahwa masyarakat sedang dalam keadaan krisis pemimpin yang berakhlak sebagai role model hidupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar